{"id":510,"date":"2013-05-02T18:56:04","date_gmt":"2013-05-02T18:56:04","guid":{"rendered":"http:\/\/ulp.uin-malang.ac.id\/?p=510"},"modified":"2013-05-02T18:56:04","modified_gmt":"2013-05-02T18:56:04","slug":"bukti-perjanjian-dan-bukti-pembayaran","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/bukti-perjanjian-dan-bukti-pembayaran\/","title":{"rendered":"Bukti Perjanjian dan Bukti Pembayaran"},"content":{"rendered":"

\"Bukti<\/a><\/p>\n

Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang\/Jasa. Pada artikel\u00a0Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian<\/a>, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitanbukti perjanjian<\/strong>\u00a0dengan proses\u00a0pembayaran<\/strong>. Karena pertanyaan ini sering muncul di daerah maka pembahasan difokuskan pada pada penggunaan anggaran APBD.<\/p>\n

Kesederhanaan proses pengadaan terkait bukti perjanjian dalam Perpres 54\/2010 ternyata tidak sama dengan prosedur pembayaran\/pencairan disisi keuangan. Misal untuk pengadaan langsung dengan nilai Rp.10.000.000,-. Menurut P54\/2010 dan perubahannya, dapat menggunakan buktipembelian\/nota<\/strong>. Ternyata di sisi pembayaran, yang menjadi ranah tata kelola keuangan,\u00a0bukti pembelian\/nota<\/strong>\u00a0bisa saja tidak diterima.<\/p>\n

Apalagi kalau objek belanja adalah barang modal. Seperti yang diatur dalam Permendagri 13\/2006 pasal 53 ayat 1 bahwa\u00a0belanja modal<\/strong>\u00a0digunakan untukpembelian\/pengadaan<\/strong>\u00a0atau pembangunan\u00a0aset tetap berwujud<\/strong>\u00a0yang mempunyai nilai manfaat\u00a0lebih dari 12 (duabelas) bulan<\/strong>\u00a0untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah,\u00a0peralatan<\/strong>\u00a0dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.<\/p>\n

Kemudian surat edaran SE.900\/316\/BAKD tentang pedoman sistem dan prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah, yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, menklasifikasikan\u00a0belanja modal<\/strong>\u00a0ke dalam\u00a0belanja yang dipertanggungjawabkan dengan ketentuan LS<\/strong>.<\/p>\n

Definisi LS dalam Permendagri 13\/2006 pasal 1 ayat 69 adalah SPP\u00a0Langsung<\/strong>yang selanjutnya disingkat SPP-LS.<\/strong>\u00a0Yaitu dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk\u00a0permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga<\/strong>\u00a0atas dasar\u00a0perjanjian<\/strong>\u00a0kontrak kerja atau\u00a0surat perintah kerja<\/strong>lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.<\/p>\n

Dari runtutan aturan tentang pembayaran apabila terdapat pembelian Laptop senilai Rp.10.000.000,- dari sisi\u00a0bukti perjanjian<\/strong>\u00a0diatur oleh P54\/2010 adalah nota, kuitansi, SPK dan Surat Perjanjian. Ketika P54\/2010 pasal 55 ayat 2 akan diterapkan pada pembelian ini, yaitu dengan\u00a0bukti pembelian (nota)<\/strong>, maka
\n<\/strong>secara hukum sesuai P54\/2010 adalah sah dan berlaku. Namun dari sisi pembayaran tidak akan diterima, karena Permendagri 13\/2006 pasal 1 ayat 69 mensyaratkan\u00a0SPK<\/strong>\u00a0atau\u00a0SP (Surat Perjanjian)<\/strong>. Barang dapat dibeli tapi tidak dapat dibayar.<\/p>\n

Untuk itu dalam kerangka sinkronisasi pelaksanaan aturan diranah pengelolaan barang dan pengelolaan keuangan, harus dipilah pemahaman antara\u00a0bukti perjanjian\u00a0<\/strong>dan\u00a0bukti pembayaran<\/strong>. Hasil dari pemilahan ini kemudian dijadikan dasar pengklasifikasian dan sinkronisasi.<\/p>\n

Apabila dikaitkan dengan kesimpulan artikel\u00a0Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian<\/a>\u00a0langkah ini akan saling mendukung. Metode pemilihan penyedia hingga penggunaan tanda bukti perjanjian adalah untuk mendapatkan barang\/jasa sesuai kebutuhan. Bukti perjanjian bukanlah tujuan akhir dari pengadaan barang\/jasa.<\/p>\n

Untuk mempermudah identifikasi dapat digunakan tabel atau matriks berikut ini:<\/p>\n

\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Perpres 54\/2010<\/strong><\/td>\nPermendagri 13\/2006<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
Nilai Pengadaan<\/strong><\/td>\nBukti Perjanjian<\/strong><\/td>\nBelanja Barang\/Jasa<\/strong><\/td>\nBukti Pembayaran<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
s\/d 10jt<\/td>\nNota<\/strong>\/Kuitansi\/SPK\/SP<\/td>\n\n
    \n
  • \n
    Non Modal<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • \n
    Nota<\/strong>\u00a0\/ Kuitansi\/ SPK\/SP<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
10jt s\/d 50jt<\/td>\nKuitansi<\/strong>\/SPK\/SP<\/td>\n\n
    \n
  • \n
    Modal<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n
\n
    \n
  • \n
    SPK\/SP<\/div>\n<\/li>\n<\/ul>\n<\/td>\n<\/tr>\n
50jt s\/d 200jt<\/td>\nSPK\/<\/strong>SP<\/td>\n<\/td>\n<\/tr>\n
Di atas 200jt<\/td>\nSP<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n
\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Nilai Belanja<\/strong><\/td>\nJenis Belanja
\n<\/strong><\/p>\n

Barang\/Jasa<\/strong><\/td>\n

Bukti Perjanjian\/Bukti Pembayaran<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n
s\/d 10jt<\/td>\nNon Modal<\/td>\nNota \/\u00a0<\/strong>Kuitansi\/SPK\/SP<\/td>\n<\/tr>\n
s\/d 10jt<\/td>\nModal<\/td>\nSPK<\/strong>\/SP<\/td>\n<\/tr>\n
10jt s\/d 50jt<\/td>\nNon Modal<\/td>\nKuitansi<\/strong>\/SPK\/SP<\/td>\n<\/tr>\n
10jt s\/d 50jt<\/td>\nModal<\/td>\nSPK<\/strong>\/SP<\/td>\n<\/tr>\n
50jt s\/d 200jt<\/td>\nSemua<\/td>\nSPK\/<\/strong>SP<\/td>\n<\/tr>\n
Di atas 200jt<\/td>\nSemua<\/td>\nSP<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/div>\n

Dari matriks ini maka setidaknya dapat diambil langkah kompromi antara dua aturan yaitu\u00a0belanja barang\/jasa yang bersifat non modal atau operasional<\/strong>, definisinya salah satunya sama antara P54\/2010 pasal 39 ayat 1 huruf a dan Permendagri 13\/2006 pasal 52, yaitu barang\/jasa yang nilai manfaatnya tidak lebih dari 12 bulan\u00a0bukti perjanjian\/bukti pembayaran minimal<\/strong>\u00a0yang digunakan adalah\u00a0bukti pembelian\/nota<\/strong>\u00a0disesuaikan dengan nilai pengadaan yang diatur P54\/2010. Untuk\u00a0belanja modal<\/strong>\u00a0minimal bukti perjanjian\/pembayaran yang dipergunakan adalah minimal SPK disesuaikan dengan nilai pengadaan yang diatur P54\/2010.<\/p>\n

Sekarang mari kita aplikasikan kompromi ini pada metode pengadaan langsung:<\/p>\n

    \n
  1. \n
    Pengadaan langsung\u00a0s\/d 10 juta<\/strong>\u00a0untuk belanja\u00a0non modal<\/strong>\u00a0dapat menggunakan minimal\u00a0bukti pembelian\/nota<\/strong>\u00a0yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.<\/div>\n<\/li>\n
  2. \n
    Pengadaan langsung\u00a0s\/d 10 juta<\/strong>\u00a0untuk belanja\u00a0modal<\/strong>\u00a0menggunakan minimal\u00a0SPK\/SP<\/strong>\u00a0yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.<\/div>\n<\/li>\n
  3. \n
    Pengadaan langsung\u00a010 juta\u00a0<\/strong>s\/d 50 juta<\/strong>\u00a0untuk belanja\u00a0non modal<\/strong>menggunakan minimal\u00a0Kuitansi<\/strong>\u00a0yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.<\/div>\n<\/li>\n
  4. \n
    Pengadaan langsung\u00a010 juta\u00a0<\/strong>s\/d 50 juta<\/strong>\u00a0untuk belanja\u00a0modal<\/strong>menggunakan minimal\u00a0SPK<\/strong>\u00a0yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.<\/div>\n<\/li>\n
  5. \n
    Pengadaan langsung\u00a050 juta\u00a0<\/strong>s\/d 200 juta<\/strong>\u00a0untuk belanja\u00a0modal\/non<\/strong>
    \nmodal<\/strong>\u00a0menggunakan minimal\u00a0SPK<\/strong>\u00a0yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.<\/div>\n<\/li>\n
  6. \n
    Pengadaan\u00a0diatas 200 juta<\/strong>\u00a0untuk belanja\u00a0modal\/non\u00a0<\/strong>modal<\/strong>menggunakan minimal\u00a0SP<\/strong>\u00a0yang diakui secara sah untuk mendapatkan pembayaran.<\/div>\n<\/li>\n<\/ol>\n

    Tentu akan ada pertanyaan tentang\u00a0kebijakan penyederhaan aturan dan tata cara<\/strong>\u00a0serta\u00a0misi percepatan penyerapan anggaran<\/strong>\u00a0yang diusung P70\/2012 ketika pemikiran ini dituliskan.\u00a0Khususan<\/em>\u00a0untuk belanja modal yang nilainya s\/d 50jt tidak diperbolehkan menggunakan\u00a0bukti perjanjian nota\/kuitansi<\/strong>. Namun sekali lagi tulisan ini hanya mencoba mencari kompromi dari dua aturan yang inti semangatnya sama antara efisiensi dan akuntabilitas.<\/p>\n

    Seperti yang tertuang pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor SE.900\/316\/BAKD tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah tanggal 5 april 2007 bahwa Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah merupakan dokumen yang dinamis (live documents<\/em>), yang artinya akan senantiasa diperbaharui (up date), dan\u00a0Pemerintah Daerah dapat menyesuaikannya sesuai kondisi daerah masing-masing dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan<\/em><\/strong>. Sekarang tergantung pada daerah apakah berani membuat aturan yang berbeda?<\/p>\n

    Tentu saya berharap artikel ini dapat membuka diskusi yang lebih luas untuk mencari cara yang mudah sekaligus aman dalam melaksanakan pengadaan barang\/jasa didaerah. Mari kita sempurnakan artikel ini.<\/p>\n

     <\/p>\n

    Sumber :\u00a0https:\/\/samsulramli.wordpress.com\/2012\/10\/27\/bukti-perjanjian-dan-bukti-pembayaran\/#comment-2189<\/a><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang\/Jasa. Pada artikel\u00a0Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitanbukti perjanjian\u00a0dengan proses\u00a0pembayaran. Karena pertanyaan […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":511,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[44,45,46,31,47,42,48,32],"class_list":["post-510","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-uncategorized","tag-bukti","tag-bukti-pembayaran","tag-bukti-perjanjian","tag-pejabat-pengadaan","tag-pembayaran","tag-pengadaan-langsung","tag-perjanjian","tag-ppk"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/510","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=510"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/510\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/511"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=510"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=510"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/ukpbj.uin-malang.ac.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=510"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}