Dalam Peraturan Presiden RI nomor 54 tahun 2010 (perpres 54 tahun 2010) tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, yaitu dalam BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA, Bagian Pertama Organisasi Pengadaan, Pasal 7 disebutkan bahwa Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas: a. PA/KPA; b. PPK; c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.…
Read more
Saat mencoba menyusun “Cara Mudah membaca Peraturan Pengadaan” ada banyak pencerahan yang didapatkan dalam memahami pengadaan barang/jasa yang digadang oleh Perpres 54/2010. Khususnya terkait pengadaan langsung, yang memang sedang menjadi topik hangat sejak dipublish-nya Perpres 70/2012. Satu topik yang menarik adalah keterkaitan metode pengadaan langsung dengan bukti perjanjian. Dari beberapa diskusi dengan beberapa teman dari…
Read more
Pengadaan barang metode pengadaan langsung atau pengadaan langsung barang adalah pengadaan barang langsung kepada Penyedia Barang / pedagang, tanpa melalui pelelangan. (Pasal 1 angka 32 Perpres 70/2012) Tata cara pengadaan langsung sebagai berikut: 1. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan. (pasal 16 ayat (3) Perpres 70/2013) 2. Pengadaan langsung dilakukan dengan metode prakualifikasi, tetapi…
Read more
Tulisan ini bisa dibilang lanjutan dari keasyikan membedah pengadaan langsung menggunakan metode yang saya pakai pada buku Cara Mudah Membaca Peraturan Pengadaan Barang/Jasa. Pada artikel Pengadaan Langsung dan Bukti Perjanjian, diungkapkan bahwa ada pemahaman umum yang menempatkan metode pengadaan sebagai proses untuk mendapatkan bukti perjanjian tertentu. Diskusipun berlanjut pada pembahasan tentang keterkaitanbukti perjanjian dengan proses pembayaran. Karena pertanyaan…
Read more
Tulisan ini muncul karena sering ditanyakan posisi pejabat pengadaan dalam pengadaan langsung, terutama untuk nilai sampai dengan 50 juta rupiah. Sebelum menjawab ini menggunakan buku konsolidasi saya mencoba meruntut ihwal pejabat pengadaan secara utuh. Ada sekitar 29 pasal yang mengandung kalimat Pejabat Pengadaan. Dari ke 29 pasal ini tidak sedikitpun kata ataupun pengertian yang membatasi keterlibatan…
Read more
Recent Comments